Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa

I Made Laut Merthajaya

Abstract

This study aims to analyze and find out the procedures for preparing accountability reports in Kebondalem Prambanan Village associated with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. This study discusses accounting policies, the budgeting process, and budget execution. This paper is based on descriptive research that explains the accounting behavior of village public sector in Central Java. The scope of village entity financial transactions is relatively smaller than the local government, but includes all accounts contained in the local government.

The results of this study conclude that the accounting policy adopted by the village government of Kebondalem Kidul has been in accordance with the existing government order. In addition, the existence of a village-based accounting information system, such as Siskeudes, shows that the village government of Kebondalem Kidul has taken seriously the presentation and preparation of its accountability reports so far. The posts in the APBDes Realization Report are also in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 and the allocation of Village expenditure is in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014.

Keywords

Accounting Treatment; Public Sector Accounting

Full Text:

PDF

References

Alvianty, Elfreda A Lau dan Imam Nazarudin Latif. 2013. Akuntanbilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta

Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Junaidi, 2015, Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia. Jurnal NeO Bis. Volume 9, No. 1, Juni 2015. Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trunojoyo Madura.

Republik Indoensia. 2015. Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Dana Desa.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang peraturan Desa.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara/daerah.

Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tesis : Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako

Suparman, dan Dedi Kusnadi, Dwi Haryono. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Tesis : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.