ANALISIS HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

Kresna Adi Prasetyo, Ridwan Arifin

Abstract

Hukum merupakan suatu hal yang melindungi hak seseorang dan suatu hal yang digunakan untuk membuat ketertiban di masyarakat, hukum di Indonesia adalah hukum peninggalan dari Belanda, Indonesia belum mampu membuat hukum sendiri. Meskipun hukum itu memiliki sifat yang memaksa dan memiliki sanksi yang tegas tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mau mematuhi hukum dan melanggarnya negara pun juga merasa kesusahan karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan yang luas, oleh karena itu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bangsa, agama, ras, suku. Indonesia adalah negara yang berprinsip sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila pertama tersebut Indonesia merupakan negara yang beragama meskipun bukan negara yang hanya menganut satu agama. Agama dapat hidup dan berkembang di Indonesia karena ada perlindungan hukumnya dan para pemeluk agama berhak melaksanakan dan mengembangkan agamanya berdasarkan kepercayaanya, dan karena keanekaragaman inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan dapat terjadi di Indonesia salah satunya adalah penistaan agama, apabila menyinggung masalah agama masyarakat Indonesia sangat sensitif sekali mengenai hal tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok ataupun individu yang didasarkan kepada pelecehan terhadap suatu keyakinan agama dan dilakukan dengan cara yang menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan sehingga menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama menyebabkan timbulnya kerawanan dalam kehidupan masyarakat antar umat beragama. Di Indonesia telah ada Undang-undang dan pasal yang mengatur mengenai permasalahan penistaan agama yang terdapat dalam KUHP pasal 156, 156 a termasuk dalam tindak pidana pelecehan. Masyarakat di Indonesia harus memiliki atau menanamkan sifat toleransi dalam diri mereka agar terhindar dari segala macam permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik yang menyebabkan perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

 

Law is something that protects a person's rights and something that is used to make order in society, the law in Indonesia is a legacy from the Netherlands, Indonesia has not been able to make its own laws. Even though the law has a compelling nature and has strict sanctions but there are still people who do not want to obey the law and violate the state, they also feel troubles because Indonesia is a country consisting of islands separated by vast oceans, therefore Indonesia has a diversity of cultures, nations, religions, races, tribes. Indonesia is a principled country in accordance with the first principle, namely the Almighty Godhead with these first precepts. Indonesia is a religious country even though it is not a country that only adheres to one religion. Religion can live and develop in Indonesia because there is legal protection and religious believers have the right to implement and develop their religion based on their beliefs, and because of this diversity causes various problems to occur in Indonesia, one of which is blasphemy, when it touches on the religious issues of Indonesian society about that. Activities carried out by groups or individuals that are based on harassment of a religious belief and carried out in a way that deviates from the relevant religious teachings so as to cause anxiety towards religious life causing vulnerability in the life of the inter-religious community. In Indonesia there are laws and articles governing the issue of blasphemy contained in the Criminal Code article 156, 156 a including in criminal acts of abuse. Communities in Indonesia must have or instill the nature of tolerance within themselves in order to avoid all kinds of problems that can trigger conflicts that cause divisions among the community.

Keywords

hukum, penistaan agama, toleransi, law, blasphemy, tolerance

Full Text:

PDF

References

a. Buku

Adami Chazawi. (2014). pelajaran hukum pidana 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmad, B. (2015). Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munajat, M. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.

Purbacaraka, P. (2015). Pengnatar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purwoleksono, D. E. (2016). Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.

b. Artikel Jurnal Nasional

Aminuddin, A. T. (2017). INSTAGRAM: BINGKAI KASUS AGAMA DI MEDIA SOSIAL . JURNAL THE MESSENGER, Volume 9, Nomor 2, , 163-175.

asnawati. (2016). Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) . Jurnal Multikultural & Multireligius volume 15 nomor 1, 129-143.

farida, i. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA SERTA UPAYA PENANGANANNYA . CAKRAWALA GALUH volume 2 nomor 2, 89-94.

junaidi, a. (2017). Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta . Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni volume 1 nomor 1, 329-337.

lala, a. (2017). ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA . Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia volume 2 nomor 3, 28-39.

Masduki. (2018). MASA DEPAN STUDI AGAMA-AGAMA DI INDONESIA; Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 212. TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama volume 10 nomor 1, 1-17.

masitoh, d. (2018). PEMAKNAAN JIHAD BAGI ANGGOTA FPI RIAU DALAM AKSI SUPER DAMAI 212 DI JAKARTA . JOM FISIP volume 5 nomor 1, 1-13.

Mirzana, H. A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. Pandecta. Volume 7. Nomor 2, 147-155.

Ticoalu, S. (2015). KAJIAN HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. Lex et Societatis volume 3 nomor 1, 109-119.

utoyo, m. (2012). tindak pidana penistaan agama oleh kelompok aliran di indonesia. pranata hukum volume 7 nomor 1, 15-26.

c. Jurnal Internasional

Hooda, R. (2018). Freedom of religion and criminal laws for religion . International Journal of Law volume 4 nomor 2, 295-297.

Indrati Rini, W. (2017). The role of law in molding character complying with the Indonesian state ideology . International Journal of Law volume 3 nomor 5, 133-134.

Seyvanizad, J. (2017). WMD under Islamic International Law . International Journal of Law volume 3 nomor 1, 12-16.

Siahaan, J. (2017). Social change moral perspective conceptual case study by basuki Cahya Purnama as Jakarta governor with insulting a religion in Indonesia . International Journal of Law volume 3 nomor 3, 120-122.

Sindhu, V. (2017). Cultural and educational rights of religions minorities . International Journal of Law volume 3 nomor 3, 164-171.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.