KEWENANGAN DEKONSENTRASI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nurwita Ismail

Abstract

ABSTRACT

Dekonsentrasi Authority of the head of the region in implementing the financial management of this Research Area focuses on these problems. Using research methods normative legal science by using qualitative data analysis, comprehensive, and complete. Sebingga it was found that the results of research, organization of dekonsentrasi committed by the local government in line with the Undang-undnag Number 33 Year 2014 about equalization kuangan Central Government and local governments should It is a comprehensive system. Financial equalization is carried out in line with the governmental affairs division between the Government and the Government of the region, which is in the system settings not only covers aspects of revenue areas, but also aspects of the management and accountability. In line with that, then surrender the authority of the Government, pelimpahan the authority of Government, and the assignment from the Government in the framework of the Organization of the principle of decentralization, dekonsentrasi, and pembantuan should also be followed with the settings funding and utilization of the national resources efficiently and effectively.

 

 

Keywords

Keywords: Authority, Dekonsentrasi, Local Governments

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 no. 2 - Mei 2014.

Farida Tuharea, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Dprp)Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Papua, Legal Pluralism journals of law, Vol 1, No 1 (2011).

WENDY TEDDYATMAJA, Pelaksanaan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2066 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Hubungannya Dengan Pembentukan Peraturan, Gloria Yuridis Jurnal Hukum, Vol 2, No 3 (2014)

Rita rahmawati, analisa kemandirian keuangan daerah kota madya metro tahun 2009-2013,

Buku

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.

Andi Gadjong, Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Basri, Faisal, Reformasi Hubungan Keuanga Pusat dan daerah dalam Buku Pemerintahan daerah di Indonesia, MIPI, Jakarta, 2009.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, 2000.

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Devas, Nick, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1989.

Farida Indrati S, Maria, Ilmu Perundang-undangan Proses Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan keuangan Daerah

Refbacks

  • There are currently no refbacks.