ASPEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Rahmat Datau, Hairan Hairan

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pajang pantai sekitar 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Daerah sebagai wilayah yang berdasarkan Undang-undang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memberikan kepada daerah untuk dapat melakukan pengelolaan wilayah pesisir karena potensi yang sangat besar. Selain potensi sumber daya alam juga potensi sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan berperan sebagai subyek bukan sebagai obyek. Pemerintah Daerah juga perlu memperhatikan potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat pesisir tersbeut sebagai bentuk akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat.


Indonesia as an archipelagic country which has coastline about 81,000 km and has enormous potential to be developed and empowered.Locality as regions based on the Law have the authority to manage resources in their respective regions. In accordance with mandate of Law Number 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, giving regions to be able to carry out management of coastal areas because of its enormous potential. In addition to the natural resources potential, there is also the human resources potential  that directly involved in the coastal areas management and acting as subjects not as objects. Local governments also need to pay attention to the conflict potential and customary law that prevails in these coastal communities as accommodation from the community social response to the made local regulations.

Keywords

: Hukum, Wilayah Pesisir, dan Otonomi Daerah

Full Text:

PDF

References

Aca Sugandhy, Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, (Bandung, FH UNPAD, 2000)

Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani: Akeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia, (Bandung : Pustaka Hidayah ; 1999)

Badu, 1998, Pesisir, Jakarta, Armico

Dyah Marganingrum, Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengalolaan Kawasan Pesisir Terpadu, Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia editor Robert M. Delinom (Ed). (Jakarta : LIPI Press, 2007)

I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, (Malang; Program Magister Ilmu Hukum, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Unibraw, dan Penerbit UNM Press, 2006)

Pengembangan Wilayah Pesisir Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo Utara, Gunalan, Universitas Gadjah Mada, 2014 Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rahmad Syafa’at, et all; Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, (Malang; In-Trans Publishing, 2008)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project), Buku Narasi, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, (Jakarta ; 2005)

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development (Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018

Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy; Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2 - Juli 2018.

Efendi; Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

Mahfud Effendy, Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan, Jurnal KELAUTAN, Volume 2, No.1 April 2009.

Mujio, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi dan Yusli Wardiatno, Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat Dan Perairan Pesisir (Analysis of Potential Spatial Conflicts at Coastal and Marine Zones: Integration of the Spatial Planning of Land and Coastal Water), Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , Agustus 2016

Kurniawati Hapsari Ekosafitri1, Ernan Rustiadi & Fredinan Yulianda, Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara (Development of Central Java’s Nothern Coast Based on Local Infrastructure: Case Study of Jepara Regency), Journal of Regional and Rural Development Planning Juni 2017, 1 (2)

Nurul Yudo Suparman, Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Wilayah Pesisir Di Kota Bitung, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Wiryanta, Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadu”, bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Yogyakarta, Mei 2016, Vol 2.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.