PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK

Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth TIjow

Abstract

Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo, bukan hanya merupakan bentuk pelayanan publik, melainkan merupakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo dan factor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum  terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak di wilayah hukum Polres Gorontalo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian Penegakan hukum kecelakaan lalu lintas  akibat jalan rusak di wilayah hukum polres gorontalo menunjukan lemahnya penanganan dari Polisi Lalu Lintas di Polres Gorontalo dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 273. Serta efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi pada penyelenggara jalan saat ini dinilai  masih kurang.

Keywords

Penegakan Hukum; Kecelakaan Lalu Lintas; Jalan Rusak

Full Text:

PDF

References

Buku

Herlambang Rahmadhani, 2012, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Mahrus Ali, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal

Bima Anggarasena, Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Dewa Arya Lanang Raharja, Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1 2017.

Eviera Riza Indriani & Gde Made Swardana, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Di Wilayah Hukum Polda Bali), E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 6 2019.

Paramata Mangihut Tua, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume1 No. 2 Oktober 2014.

Riko Pasca Pratama Dkk, Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms), Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, 2017.

Widyawati Budiningsih & Jefri Hardi, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010.

Undang Undang

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Website

Muhammad Syaeful Fajar, Analisis Kecelakaan Lalu Llintas Jalan Raya di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering. http://lib.unnes.ac.id/23298/1/5302411252.pdf , diakses pada tanggal 5 April 2020, pukul 20.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.