Author: wahid
Last saved by: SINE Tmp
Company: pdii

Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj
Vol 7,  No, 1, Month 2024
P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066
Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Kecamatan Jagakarsa)

Suri Meylinda Rizalti^1, Diah Iskandar^2
^1,2Universitas Mercu Buana/Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan. Jakarta Barat/Indonesia
Email: surimeylindarizalti@gmail.com^1, diah.iskandar@mercubuana.ac.id^2 

Artikel info | |

Artikel history:
Received; xx-xx
Revised:xx-xx
Accepted;xx-xx

Abstract. This research aims to obtain empirical evidence about the influence of Taxpayer awareness, level of trust in the government and tax sanctions on MSME Taxpayer compliance. The population in this research is MSME Taxpayers in the Jagakarsa District area, South Jakarta. The sampling technique used the Nonprobability Sampling method with a purposive sampling approach. The sample used amounted to 97 respondents. The data analysis method used in the research is descriptive statistics and hypothesis testing using SmartPLS 4. The results of the study show that taxpayer awareness and tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while level of trust in the government do not have a significant effect on taxpayer compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Nonprobability Sampling dengan pendekatan purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 97 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah | | Coresponden author: Email: surimeylindarizalti@gmail.com
Pendahuluan
Pada awal bulan Maret tahun 2023 jagat maya diramaikan dengan munculnya berita-berita mengenai aksi pamer harta yang dilakukan oleh keluarga mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Sejak kasus pengeroyokan yang menyeret nama putranya terkuak, harta kekayaan fantastis milik Rafael dan aksi pamer harta yang dilakukan oleh keluarganya ikut mendapatkan sorotan tajam dari public. Hal tersebut memicu kecurigaan bahwa terdapat indikasi tindakan penggelapan dan penyalahgunaan dana pajak untuk memenuhi gaya hidup pejabat. Buntut dari adanya kasus tersebut telah menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun khususnya pada bidang perpajakan, sehingga hal ini membuat sejumlah Wajib Pajak tidak mau untuk melapor dan membayar pajak. Adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak negara. 
Dalam hal pemungutan pajak, partisipasi Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam memaksimalkan target pajak. Partisipasi Wajib Pajak didukung dari adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan itikad dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Kemudian dalam upaya menciptakan kepatuhan, pemerintah memberlakukan sanksi pajak agar Wajib Pajak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak cenderung akan selalu menghindari sanksi, denda dan hukuman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sanksi pajak berguna untuk mencegah adanya pelanggaran dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang telah melanggar kewajiban perpajakan. Dengan adanya sanksi, maka Wajib Pajak akan dituntut untuk lebih taat dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak tercermin dari tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, BAB I Pasal 1 ayat (5), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT, menandakan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib dilakukan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. 
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan 
        Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jagakarsa
2020 | 2021 | 2022
Lapor | 1336 | Lapor | 2095 | Lapor | 1303
Tidak Lapor | 1664 | Tidak Lapor | 905 | Tidak Lapor | 1697
Total WP UMKM | 3000 | Total WP UMKM | 3000 | Total WP UMKM | 3000
Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Jagakarsa
Tabel 1. menunjukkan perbandingan Jumlah penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tercatat bahwa total Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa sejak tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3000 UMKM. 
Pada tahun 2020, total Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak adalah sebanyak 1336 UMKM. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak yaitu sebanyak 2095 UMKM. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan lapor pajak yakni hanya sebanyak 1303 UMKM. Dapat dilihat pula pada tahun 2022, total Wajib Pajak UMKM yang tidak lapor pajak lebih banyak dibandingkan dengan total Wajib Pajak UMKM yang melakukan lapor pajak. Dengan jumlah Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun yang tidak mengalami peningkatan, semestinya tingkat kepatuhannya ikut cenderung stabil bahkan meningkat. Namun kenyataannya, pada tahun 2022 total Wajib Pajak UMKM yang melakukan lapor pajak mengalami penurunan, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan masih rendah. 
Teori Atribusi
Teori atribusi menjelaskan mengenai timbulnya perilaku individu yang dapat diamati, apakah perilaku tersebut berasal dari internal atau eksternal (Salman & Tjaraka, 2019). Ablessy et al. (2020), mengungkapkan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dapat terlihat dari tingkah laku pribadi seorang individu itu sendiri atau berasal dari dalam diri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang diakibatkan atau dipengaruhi dari pihak luar, yaitu individu secara langsung atau dipaksa berperilaku demikian dikarenakan suatu keadaan atau kondisi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. 
Kepatuhan Wajib Pajak
	Menurut Sulistyono & Mappanyukki (2023), “Kepatuhan dalam kaitannya dengan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat, menghormati dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku.
Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Nur, 2018). Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. 
Menurut Siti (2017:192), tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:
1.	Target penerimaan pajak tercapai
2.	Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3.	Tax ratio tinggi
4.	Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5.	Jumlah tagihan pajak rendah
6.	Tingkat pelanggaran rendah
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah
Kepercayaaan pada pemerintah merupakan wujud harapan Wajib Pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku (Purnamasari et al., 2018). Adanya kepercayaan dapat meminimalisir tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak telah memiliki rasa percaya kepada pemerintah dalam mengelola pajak negara, maka hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Namun sebaliknya, jika tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah rendah, maka hal tersebut akan mengancam kepatuhan Wajib Pajak. 
Sanksi Perpajakan
Menurut Mardiasmo (2018:72), “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Dengan diberlakukannya sanksi, maka wajib pajak cenderung akan mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. 
Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2018) adalah :
1)	Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi ini terdiri dari:
a.	Sanksi berupa denda
b.	Sanksi berupa bunga
c.	Sanksi berupa kenaikan
2)	Sanksi Pidana
Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi pidana terdiri dari:
a.	Sanksi kurungan
b.	Pidana penjara

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pada Attribution Theory, Kesadaran Wajib Pajak tergolong sebagai factor internal karena berasal dari dalam diri Wajib Pajak. Perilaku yang mencerminkan kesadaran akan dapat terlihat dari tingkah laku pribadi individu itu sendiri. Perilaku tersebut berupa ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dengan melapor dan membayar pajak secara sukarela, tanpa paksaan dan dilakukan secara tepat waktu. Sebagai warga negara yang baik dan patuh pada peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya para Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apalagi, ketika Wajib Pajak paham dan sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional, maka kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan perlu ditingkatkan. Dengan begitu, kepatuhan Wajib Pajak juga akan turut meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Choirul et al. (2018) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasian (2021) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Ni Putu Indriyani et al. (2020), juga membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Semakin baik tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan Wajib Pajak juga turut meningkat.
H2: Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 Dalam Attribution Theory, tingkat kepercayaan kepada Pemerintah tergolong pada faktor internal. Kepercayaan kepada pemerintah diartikan sebagai wujud harapan dari Wajib Pajak agar pemerintah dapat mengelola pajak sesuai dengan aturan, nilai dan norma yang berlaku. Ketika otoritas pajak bekerja secara jujur, transparan, dan berintegritas, maka masyarakat akan memberikan respon positif berupa perilaku taat pajak. Dengan begitu, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun sebaliknya, jika tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah tergolong rendah, maka hal tersebut akan berpengaruh pada menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian Eka et al. (2020) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Ni Putu Desi & I Putu Gede (2020) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
H3: Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dalam Attribution Theory, sanksi perpajakan termasuk ke dalam faktor eksternal karena perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh suatu kondisi maupun adanya tuntutan dari luar. Sanksi perpajakan akan memberikan kesan takut dan jera kepada Wajib Pajak yang tidak taat dan patuh, sehingga hal itu akan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh pada ketentuan perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak.  Pada penelitian Destria et al. (2021) dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. 
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Syanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Elryca & Astri (2019) juga membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi dapat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar dan melakukan tindakan illegal dalam perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Rerangka pemikiran berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi Perpajakan

                                      Gambar 1. Rerangka Pemikiran
Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal yakni penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variable bebas (independent) terhadap variable terikat (dependent).  
Populasi dan Sampel
Sugiyono (2019:126) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 3.000 UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. 
Teknik pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode Nonprobability Sampling dengan pendekatan purposive sampling. Menurut (Paulus & Tarmidi, 2023) “Teknik purposive sampling didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain sampel yang dihubungi sebelumnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian”. Kriteria responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Responden memiliki usaha di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Responden telah memiliki izin usaha, dan Responden telah memiliki NPWP.
Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menghitung jumlah sample dari populasi penelitian dengan taraf kesalahan 10%. 
n = 
Ket = 
n = ukuran sample
N = ukuran populasi
e = taraf kesalahan 10%

Berdasarkan pada data populasi UMKM di Kecamatan Jagakarsa, maka besarnya sampel yang digunakan adalah :
    n = 
n =  
      = 97
Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 responden. 
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang didalamnya sudah terdapat daftar pertanyaan lengkap serta jawaban yang disediakan oleh peneliti. 
Definisi Operasional Variabel
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) merupakan perilaku mematuhi ketentuan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Nur Ghailina As’ari (2018), indikator yang digunakan adalah: 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak, 2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
	Kesadaran Wajib Pajak (X1) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari orang lain. Menurut Nur Ghailina As’ari (2018), indikator yang digunakan adalah: 1) Persepsi Wajib Pajak tentang penggunaan dana pajak, 2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan 3) Kondisi keuangan Wajib Pajak.
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) adalah sebuah sikap penerimaan individu kepada suatu otoritas atas tindakan, sikap dan kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang. Menurut Zulkarnain & Elvan (2019), indicator yang digunakan adalah: 1) Percaya dengan kinerja pemerintah, 2) Pemerintah bersikap adil pada masyarakat yang melakukan pelanggaran, 3) Percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan transparan dan efisien, dan 4) Manfaat yang didapatkan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
	Sanksi Perpajakan (X3) adalah konsekuensi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), indicator yang digunakan adalah: 1) Sanksi denda dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, 2) Sanksi bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, 3) Sanksi kenaikan jumlah perpajakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, 4) Sanksi pidana dikenakan karena pelanggaran perpajakan yang cukup berat, dan 5) Sanksi pidana dijadikan salah satu saran untuk memberikan rasa takut kepada Wajib Pajak.

Metode Analisis Data
	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis (pengujian outer model dan inner model). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 4. 
	Analisis deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi (Sugiyono, 2019:206). Metode analisis ini menggunakan index method yang bertujuan untuk mengetahui gambaran deskriptif mengenai responden dalam penelitian ini. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor maksimal 5 dan skor minimal 1.

Nilai indeks = {(F1x1) + (F2x2) + (F3x3) + (F4x4) + (F5x5)}/5

Total nilai indeks adalah 100 dengan menggunakan Three-box Method. Penggunaan metode tiga kotak (Three-box Method) membagi nilai ke dalam tiga kategori, yakni : 
Interprestasi Rendah = Nilai indeks 10,00 - 40,00; Interprestasi Sedang = Nilai indeks 40,01 - 70,00; Interprestasi Tinggi = Nilai indeks 70,01 – 100 (Khotimah Harahap, n.d.)
	Uji Kualitas data terdiri dari pengujian outer model dan inner model. Pengujian yang dilakukan pada outer model terdiri dari: uji validitas konvergen, uji reliabilitas, cronbach alpha, Average Variance Extracted (AVE),  dan validitas diskriminan. Sementara pengujian yang dilakukan pada inner model adalah R-square. Pada penelitian ini model struktural (inner model) untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-tabel atau dapat juga dengan membandingkan p-value dengan nilai α yang dipergunakan. Pada penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value sebesar 1,96 untuk taraf signifikansi 5%. Hipotesis diterima apabila t-statistic lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t-table atau dapat juga dengan membandingkan p-value dengan nilai α yang digunakan.

Hasil Dan Pembahasan
Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner
Tabel 2. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
No | Keterangan | Jumlah | Persentase
1 | Jumlah kuesioner yang disebar | 100 | 100%
2 | Jumlah kuesioner yang kembali | 100 | 100%
3 | Jumlah kuesioner dapat diolah | 97 | 97%
4 | Jumlah kuesioner tidak dapat diolah | 3 | 3%
Sumber : Data Primer yang diolah (2024)
Dari tabel 2, kuesioner yang telah disebar untuk penelitian ini ialah sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali ialah sebanyak 100 kuesioner. Setelah proses pemeriksaan dan pemisahan kuesioner, maka jumlah kuesioner yang dapat diolah dan telah memenuhi kriteria berjumlah 97 kuesioner, sedangkan 3 kuesioner lainnya tidak dapat diolah dikarenakan isi jawaban tidak lengkap.
Deskripsi Karakteristik Responden
Tabel 3. Karakteristik Responden
Karakteristik | Jumlah | Persentase (%)
Jenis Kelamin
Laki-Laki | 50 | 52%
Perempuan | 47 | 48%
Usia Responden
20-30 Tahun | 31 | 32%
30-40 Tahun | 24 | 25%
>40 Tahun | 42 | 43%
Masa Usaha
0-5 Tahun | 62 | 64%
5-10 Tahun | 28 | 29%
>10 Tahun | 7 | 7%
Omzet Pertahun
500-750 Juta | 96 | 99%
750 Juta – 1 Miliar | 1 | 1%
>1 Miliar | 0 | 0%
Sumber: Data Primer yang diolah (2024)

Dari table 3, berdasarkan jenis kelamin, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (52%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 47 orang (48%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini jumlah responden laki-laki lebih banyak dari jumlah responden perempuan. Berdasarkan tingkat usia, responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 31 orang (32%), usia 30-40 tahun berjumlah 24 orang (25%), dan usia >40 tahun berjumlah 42 orang (43%), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh usia diatas 40 tahun serta secara keseluruhan masih berada dalam usia produktif. Berdasarkan waktu masa usaha, responden yang memiliki masa usaha 0-5 tahun berjumlah 62 orang (64%), masa usaha 5-10 tahun berjumlah 28 orang (29%), dan masa usaha >10 tahun berjumlah 7 orang (7%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki masa usaha 0-5 tahun mendominasi penelitian ini. Berdasarkan omzet pertahun, responden yang memiliki omzet sebesar 500-750 juta berjumlah 96 orang (99%), responden yang memiliki omzet sebesar 750 juta-1 miliar berjumlah 1 orang (1%) dan tidak terdapat responden yang memiliki omzet >1 miliar (0%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi memiliki omzet pertahun sebesar 500-750 juta.

Deskripsi Demografi Usaha Responden
Tabel 4. Demografi Usaha Responden
Jenis usaha | Jumlah | Persentase (%)
Penjual Makanan | 31 | 32%
Apotek | 1 | 1%
Toko Kosmetik | 1 | 1%
Bengkel | 3 | 3%
Counter Pulsa | 3 | 3%
Toko Baju | 16 | 17%
Agen Sembako | 8 | 8%
Toko Material | 3 | 3%
Salon | 2 | 2%
Fotocopy | 6 | 6%
Frozen Food | 4 | 4%
Laundry | 1 | 1%
Toko Kue & Bakery | 6 | 7%
Toko Sendal dan Sepatu | 4 | 4%
Coffee Shop | 3 | 3%
Toko Perabotan | 1 | 1%
Toko Sparepart Motor | 1 | 1%
Toko Perlengkapan Olahraga | 1 | 1%
Cuci Steam | 2 | 2%
Total | 97 | 100%
  Sumber : Data Primer yang diolah (2024)
Dari tabel 4, diperoleh informasi mengenai jenis usaha UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Dari data tersebut, jenis usaha yang paling banyak ialah penjual makanan dengan tingkat persentase sebesar 32%, sementara jenis usaha yang terendah berada pada persentase 1% dengan lebih dari satu jenis usaha seperti apotek, toko kosmetik, laundry, toko perabotan, toko sparepart motor, dan toko perlengkapan olahraga.

Analisis Statistik Deskriptif 
Tabel 5. Deskripsi Variabel Penelitian
| Variabel | Rata-Rata Frekuensi
Y | Kepatuhan Wajib Pajak | 77,8
X1 | Kesadaran Wajib Pajak | 78,2
X2 | Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah | 39,9
X3 | Sanksi Perpajakan | 76,2
Sumber : Data Primer yang diolah (2024)

Dari Tabel  5,  menjelaskan  bahwa  rata-rata  skor  jawaban  responden  variabel kepatuhan  wajib  pajak  adalah  77,8%.  Berdasarkan three  box  method, angka tersebut tergolong ke dalam interpretasi tinggi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dengan melaksanakan kepatuhan formal serta kepatuhan material. Rata-rata skor  jawaban  responden  variabel kesadaran wajib  pajak  adalah  78,2%, angka tersebut tergolong ke dalam interpretasi tinggi sehingga menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rata-rata skor jawaban responden variabel Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah adalah sebesar 39.9%, angka tersebut tergolong ke dalam interpretasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan pajak. Rata-rata skor jawaban responden variabel sanksi perpajakan ialah sebesar 76.2%, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui dan memahami sanksi perpajakan serta memberikan kesan takut ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Uji Outer Model
1)	Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Tabel 6. Hasil Outer Loadings
No. | Variabel | Item | Loading | Keterangan
1. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | KWP.1 | 0.788 | Valid
| | KWP.2 | 0.838 | Valid
| | KWP.3 | 0.793 | Valid
| | KWP.4 | 0.831 | Valid
| | KWP.5 | 0.850 | Valid
| | KWP.6 | 0.914 | Valid
| | KWP.7 | 0.807 | Valid
| | KWP.8 | 0.844 | Valid
| | KWP.9 | 0.882 | Valid
| | KWP.10 | 0.772 | Valid
2. | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | KSWP.1 | 0.886 | Valid
| | KSWP.2 | 0.873 | Valid
| | KSWP.3 | 0.857 | Valid
| | KSWP.4 | 0.884 | Valid
| | KSWP.5 | 0.878 | Valid
| | KSWP.6 | 0.864 | Valid
3. | Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) | TKKP.1 | 0.779 | Valid
| | TKKP.2 | 0.880 | Valid
| | TKKP.3 | 0.864 | Valid
| | TKKP.4 | 0.750 | Valid
| | TKKP.5 | 0.752 | Valid
| | TKKP.6 | 0.795 | Valid
| | TKKP.7 | 0.756 | Valid
| | TKKP.8 | 0.804 | Valid
| | TKKP.9 | 0.754 | Valid
4. | Sanksi Perpajakan (X3) | SP.1 | 0.831 | Valid
| | SP.2 | 0.862 | Valid
| | SP.3 | 0.796 | Valid
| | SP.4 | 0.831 | Valid
| | SP.5 | 0.737 | Valid
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)
Berdasarkan hasil pengujian outer loadings seperti pada Tabel 6, menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi convergent validity karena semua factor loading ≥ 0.7. Dengan demikian seluruh indikator dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan valid.

2)	Uji Reliabilitas
Tabel 7. Hasil Uji Reliability

Konstruk

Composite
Reliability

Nilai Kritis

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.954 | 0.7
Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0.938 | 0.7
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) | 0.945 | 0.7
Sanksi Perpajakan (X3) | 0.875 | 0.7
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 7, nilai composite reliability pada setiap konstruk memiliki nilai ≥ 0,7. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

3)	Cronbach Alpha
Tabel 8. Hasil Uji Cronbach’s Alpha
Konstruk | Cronbach’s Alpha | Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.951 | 0.7
Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0.938 | 0.7
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) | 0.927 | 0.7
Sanksi Perpajakan (X3) | 0.871 | 0.7
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)
Berdasarkan table 8, hasil pengujian memperlihatkan nilai Cronbach Alpha pada setiap konstruk memiliki nilai ≥ 0,7. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.
4)	Average Variance Extracted (AVE)
Tabel 9. Hasil Uji Average Variance Extracted
Konstruk | AVE | Nilai Kritis
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0.694 | 0.5
Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0.763 | 0.5
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) | 0.630 | 0.5
Sanksi Perpajakan (X3) | 0.660 | 0.5
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian tersebut memperlihatkan nilai AVE pada setiap konstruk memiliki nilai  ≥ 0,5. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan dinyatakan reliabel.

5)	Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Discriminant Validity dapat dilihat pada cross loading antara indikator dengan konstruknya, hasilnya dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Cross Loading
| X1 | X2 | X3 | Y
X1.1 | 0.886 | 0.225 | 0.417 | 0.502
X1.2 | 0.873 | 0.292 | 0.379 | 0.481
X1.3 | 0.857 | 0.206 | 0.392 | 0.497
X1.4 | 0.884 | 0.220 | 0.338 | 0.468
X1.5 | 0.878 | 0.151 | 0.331 | 0.497
X1.6 | 0.864 | 0.229 | 0.347 | 0.496
X2.1 | 0.304 | 0.779 | 0.264 | 0.234
X2.2 | 0.263 | 0.880 | 0.225 | 0.210
X2.3 | 0.193 | 0.864 | 0.268 | 0.212
X2.4 | 0.199 | 0.750 | 0.281 | 0.126
X2.5 | 0.214 | 0.752 | 0.055 | 0.193
X2.6 | 0.184 | 0.795 | 0.223 | 0.247
X2.7 | 0.175 | 0.756 | 0.178 | 0.108
X2.8 | 0.112 | 0.804 | 0.343 | 0.267
X2.9 | 0.148 | 0.754 | 0.228 | 0.113
X3.1 | 0.297 | 0.144 | 0.831 | 0.433
X3.2 | 0.286 | 0.335 | 0.862 | 0.557
X3.3 | 0.198 | 0.165 | 0.796 | 0.550
X3.4 | 0.517 | 0.222 | 0.831 | 0.511
X3.5 | 0.426 | 0.321 | 0.737 | 0.480
Y.1 | 0.443 | 0.187 | 0.506 | 0.788
Y.2 | 0.558 | 0.196 | 0.512 | 0.838
Y.3 | 0.498 | 0.193 | 0.431 | 0.793
Y.4 | 0.499 | 0.164 | 0.588 | 0.831
Y.5 | 0.394 | 0.262 | 0.516 | 0.850
Y.6 | 0.523 | 0.275 | 0.605 | 0.914
Y.7 | 0.427 | 0.257 | 0.486 | 0.807
Y.8 | 0.423 | 0.184 | 0.506 | 0.844
Y.9 | 0.481 | 0.219 | 0.593 | 0.882
Y.10 | 0.407 | 0.220 | 0.461 | 0.772
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)
Pada table 9, hasil cross loading nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator terhadap konstruk lainnya. Dapat disimpulkan bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi discriminant validity.
Uji Inner Model
1)	R-Square
Tabel 11. R-Square
Variabel Endogen | R-Square | Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak | 0.503 | 0.487
Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)
Berdasarkan tabel 11, diperlihatkan bahwa nilai R-Square yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 0.503, artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 50.3%, sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan berada pada kategori moderat. 
Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil uji bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien yang akan disajikan pada Tabel 12, berikut ini.
Tabel 12. Path Coefficients
| Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T statistics (|O/STDEV|) | P values
X1 -> Y | 0.356 | 0.357 | 0.073 | 4.881 | 0.000
X2 -> Y | 0.030 | 0.050 | 0.099 | 0.304 | 0.761
X3 -> Y | 0.470 | 0.463 | 0.082 | 5.739 | 0.000
 Sumber : Data yang diolah menggunakan SmartPLS4 (2024)
PEMBAHASAN
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t-statistics 4.881 (lebih besar dari 1.96) dan P-Value 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H1 diterima, artinya Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa sudah mengerti akan kesadarannya sebagai Wajib Pajak. 
Mengacu pada Attribution Theory, kesadaran merupakan factor internal yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mayoritas responden setuju bahwa mereka telah sadar untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain, sadar bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban, serta sadar akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi para Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa dalam kepatuhannya melapor dan membayar pajak. Hasil penelitian ini mempertegas dan memperkuat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Choirul et al. (2018) yang menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasian (2021) juga membuktikan hal yang sama bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, maka secara langsung akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan nilai t-statistics 0.304 (lebih kecil dari 1.96) dan P-Value 0.761 (lebih besar dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H2 ditolak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa belum percaya penuh kepada pemerintah akibat dari masih banyaknya pemberitaan mengenai penggunaan dana pajak yang tidak sesuai dengan semestinya dan maraknya kasus korupsi serta kasus penggelapan dana pajak seperti yang dilakukan oleh mantan pejabat eselon III Rafael Alun Trisambodo. 
Mengacu pada Attribution Theory, kepercayaan Wajib Pajak kepada kinerja pemerintah masih kurang diperhatikan. Mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah kepada pemerintah, terutama mengenai kebermanfaatan pajak yang tidak dirasakan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya kasus tersebut, hal itu turut menggerus kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara tidak digunakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga muncul rasa kurang percaya dan Wajib Pajak menjadi tidak peduli pada kewajiban mereka terhadap perpajakan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dengan menegakkan budaya disiplin, jujur dan transparan untuk mendorong kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diperlukan perbaikan sikap pejabat pemerintah  dengan  pemberantasan ketidakadilan agar dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan nilai t-statistics 5.739 (lebih besar dari 1.96) dan P-Value 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan hipotesis H3 diterima. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan sudah dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa, sehingga memberikan kesan takut dan jera kepada Wajib Pajak yang melanggar.
Mengacu pada Attribution Theory, sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan sudah mulai diperhatikan. Hal tersebut juga disebabkan oleh responden yang selalu patuh dan sigap dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu agar terhindar dari sanksi perpajakan. Mayoritas responden juga setuju bahwa sanksi diperlukan untuk memberikan kesan takut dan jera kepada Wajib Pajak yang melanggar agar tercipta kedisiplinan dalam melapor dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa setiap Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Tujuan dari diberlakukannya sanksi pajak ialah untuk memberi pengaruh kepada Wajib Pajak agar sadar, taat dan peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi para Wajib Pajak UMKM di wilayah kecamatan Jagakarsa dalam kepatuhannya melapor dan membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Elryca & Astri (2019) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi dapat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar dan melakukan tindakan illegal dalam perpajakan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) juga membuktikan hal yang sama bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Kesimpulan Dan Saran
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kesadaran yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri telah menjadi pemicu timbulnya kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah tidak berpengaruh dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan sudah cukup tegas dan telah menimbulkan efek jera dalam hal memberi hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.
Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM seperti variabel implementasi penerapan e-filling. Peneliti juga berharap untuk penelitian selanjutnya, pada pengambilan sampel dapat dilakukan di wilayah lain sehingga dapat memungkinkan untuk memberikan hasil penelitian yang berbeda. Selanjutnya, saran bagi KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, diharapkan untuk dapat melakukan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para Wajib Pajak UMKM guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan lapor pajak tepat waktu. Terakhir, bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja lewat penegakkan budaya kerja disiplin, jujur dan transparan agar dapat memberantas tindakan penggelapan dana dan korupsi sehingga dapat mendorong kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah.

Daftar Pustaka	
As’ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara, 1, 64–76.
Choirul Anam, M., Andini, R., & Semarang, D. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran, 4 (4), 1–16.
Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9, 108–124.
Handayani, E., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 12, 22–32.
Khoiril Inayati, E., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1(2), 1–15.
Khotimah Harahap, L. (n.d.). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square).
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Maya, Ed.; 2018th ed.). ANDI.
Mumu, A., Sondakh. Jullie, & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi, 15, 175–184.
Musyaffi, A. M., Khairunnisa, H., & Respati, D. K. (2022). Konsep dasar structural equation model-partial least square (sem-pls) menggunakan smartpls. Pascal Books.
Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling (Vol. 21, Issue 2). 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. (n.d.). Retrieved July 22, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022
Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 14, 22–38.
Putu, N., Indah, I. P., & Setiawan, P. E. (n.d.). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. In American Journal of Humanities and Social Sciences Research (Issue 3). www.ajhssr.com
Rahayu, S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho’in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 22(1), 313. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2792
Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak (p. 257). Penerbit Indeks Jakarta.
Sugiyono, P. D. (2019). Buku metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Www. Cvalfabet@ Yahoo. Com.
Sulistyono, H., & Mappanyukki, R. (2023). The Effect of Tax Morals and the Digitalized Tax System on Tax Compliance with Trust in the Government as a Moderating Variable. Dinasti International Journal of Digital Business Management, 4, 202–2018. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v4i2
Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. Cakrawala, 2(1), 87–99.