Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon
DOI:
https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1221Keywords:
permukiman kumuh, kemampuan sosial, komitmen politik, Kabupaten CirebonAbstract
Â
Slum settlements are a very complex problem because they contain several indicators that are very important to be addressed, including buildings, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, solid waste management, fire protection and public open spaces. This article aims to determine the factors for increasing the social capacity of the community and how the commitment of the regional head in dealing with slum settlements in Cirebon Regency. How the community plays an active role in the programs that have been implemented by the Government and the commitment of the Cirebon Regency government to address the problem of slum settlements. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. This study uses the object of interviews with informants as an object of information that aims to achieve goals in order to obtain information in research. The formulation of the problem in this article the writer uses the concept of political commitment according to Brinkerhoff (2010) which consists of government initiatives, priorities, mobilization of political support, law enforcement, and business sustainability. Based on the results of the study, it can be concluded that the social capacity of the community is still lacking and the political commitment of the regional head still has obstacles in the priority dimension due to the limited budget and the absence of a legal umbrella such as the PERDA in alleviating slums in Cirebon Regency.
Â
Permukiman kumuh merupakan masalah yang sangat kompleks karena didalamnya terdapat beberapa indikator yang sangat penting untuk ditangani antara lain adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, protrkesi kebaran dan ruang terbuka publik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan kemampuan sosial masyarakat dan bagaimana komitmen kepala daerah dalam menangani permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bagaimana masyarakat berperan aktif terhadap program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah serta komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini penulis menggunakan konsep Komitmen politik menurut Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari inisiatif pemerintah, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum, dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan sosial masyarakat masih kurang dan komitmen politik dari kepala daerah masih terdapat kendala dalam dimensi prioritas karena anggaran yang terbatas dan belum adanya paying hukum seperti PERDA dalam pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon.
Â
References
Achmad, A. F., Library, S., Faculty, G., Science, S., Campus, R., Widya, B., Km, S., Pekanbaru, N., & Fax, P. (2012). POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TERHADAP PELESTARIAN SATWA DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO TAHUN 2011-2012 Tesso Nilo merupakan hutan hujan dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera . Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem berbagai . 2(2).
Brinkerhoff, D. (2010) Unpacking the Concept of Political Will.
Creswell, J. W. (2016). Research Desain Pendekatan Metode Kuaitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. (2019). Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Hartman, C. (1998). The Case for a Right to Housing. Housing Policy Debate, 9(2), 223–246. https://doi.org/10.1080/10511482.1998.9521292
Heston, Y. P., & Yusuf A, A. (2013). PENGUATAN KEMAMPUAN SOSIAL PADA PENATAAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi). Jurnal Tataloka, 15(3), 208. https://doi.org/10.14710/tataloka.15.3.208-217
Owusu, G., Agyei-Mensah, S., & Lund, R. (2008). Slums of hope and slums of despair: Mobility and livelihoods in Nima, Accra. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 62(3), 180–190. doi:10.1080/00291950802335798
Prayitno, B. (2007). Beyond Titling. 4th Urban Research Symposium.
Sugiono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UN-Habitat. 2006. State of the World’s Cities 2006/2007. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
Un-Habitat. (2007). What are Slums and why do they exist. Sustainable Urbanization: Local Action for Urban Poverty Reduction, Emphasis on Finance and Planning:Twenty First Session of the Governing Council 16 - 20 April 2007, Nairobi, Kenya What, April, 7623151–7623153.
Un Habitat. (2013). State of the World’s Cities 2012/2013. State of the World’s Cities 2012/2013. https://doi.org/10.4324/9780203756171
Un Habitat. (2013). State of the World’s Cities 2012/2013. State of the World’s Cities 2012/2013. https://doi.org/10.4324/9780203756171
Yusuf A. (2013). PENGUATAN KEMAMPUAN SOSIAL PADA PENATAAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi). Jurnal Tata Kelola., ISSN: 0852-7458 DOI: 10.14710/tataloka.15.3.208-217
