Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tentang Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) Tahun 2017
DOI:
https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.496Keywords:
implementasi kebijakan, GERBANGMAS, papuaAbstract
This research focuses more on the implementation of the Gerbangmas Hasrat Papua program that was implemented in 2017. The research aims to determine the implementation mechanism, influential factors, and suitable models in implementing the Gerbangmas Hasrat Papua program. The researcher used descriptive qualitative research methods with a case study approach to the Gerbangmas Hasrat Papua program in 2017. Data was collected through documentation and interview studies and direct observation to the Bappeda of Papua Province. Data sources used in Primary and Secondary data. The analysis indicators used use the Edward III concept, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that Gerbangmas Hasrat Papua was implemented based on the mechanism set out in governor regulation No. 22 of 2014 concerning the Guidelines for Implementing the Special Program of the Independent Rising Movement and the Prosperity of Hope for All Papuans. The results of the next study are, Factors influencing the implementation of the Gerbangmas Hasrat Papua program are political, geographical, security, human resources, time of fund transfer, Program Understanding, Program Socialization and Supervision. The model results show that the Gerbangmas program uses the cultural spatial approach of indigenous territories, basic needs and local potential as criteria for determining the location and focus of the program.
Â
Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi, faktor-faktor berpengaruh, dan model yang cocok dalam pelaksanaa program Gerbangmas Hasrat Papua. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada program Gerbangmas Hasrat Papua di tahun 2017. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara serta observasi langsung ke Bappeda Provinsi Papua. Sumber data yang di gunakan dalah data Primer dan Sekunder. Indikator analisis yang di gunakan menggunakan konsep Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gerbangmas Hasrat Papua di Implementasikan berdasarkan mekanisme yang telah diatur pada peraturan gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua. Hasil penelitian berikutnya adalah, Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua adalah faktor politik, geografis, keamanan, SDM, waktu transfer dana, Pemahaman Program, Sosialisasi Program dan Pengawasan. Pada hasil model, menunjukkan bahwa program Gerbangmas menggunakan pendekatan spasial budaya wilayah adat, kebutuhan dasar dan potensi lokal sebagai kriteria penentuan lokasi dan fokus program.
References
Bungin, B. (2007). PENELITIAN KUALITATIF : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Indiahono, D. (2009). KEBIJAKAN PUBLIK : Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Nugroho, R. (2012). PUBLIC POLICY : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajement Kebijakan,. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
Sugiyono. (2016). METODE PENELITIAN KOMBINASI (MIXED METHODS). Bandung: Alfabeta.
Winarno, B. (2012). KEBIJAKAN PUBLIK : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Peraturan :
Undang – Undang No 21 Tahun tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan Gubernur Provinsi Papua No 22 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Indonesia