Analisis Hukum terhadap Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Abstract

Abstrak.

1.468 / 5.000

Peran Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi pelanggaran pidana pada tahapan Pilkada Serentak 2024 masih belum efektif. Penerapan predictive policing memerlukan integrasi teknologi, koordinasi antar lembaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan privasi dan hak asasi manusia agar tetap beretika dan transparan. Predictive policing menjadi semakin penting dalam penegakan hukum dan keamanan karena memungkinkan polisi mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Faktor-faktor yang mendukung peran Bhabinkamtibmas antara lain adalah kerjasama masyarakat berupa perlunya kemitraan dengan tokoh masyarakat, Ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat komunikasi, kendaraan dan sarana lainnya, Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kompetensi Bhabinkamtibmas dalam mencegah pelanggaran Pilkada. Sedangkan faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah: Keterbatasan jumlah personel sering menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang menjadi kewenangannya, Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program pencegahan, Ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta Kurangnya akses terhadap teknologi modern untuk memantau dan mencegah pelanggaran, seperti pemantauan media sosial.