PERBARENGAN PERBUATAN NAHKODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN TRAWL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Abstract

Abstrak

Ini membahas tentang perbarengan perbuatan yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus Perikanan/2015/PN.Jkt.Ut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum ini dilakukan dan dikaji menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini dilakukan juga dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu dengan melihat regulasi-regulasi dan juga pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketentuan pidana mengenai berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan dakwaan Pasal 85 dan Pasal 98, apabila dikaitkan dengan concursus maka yang tepat ialah perbarengan perbuatan berlajut dan dapat dipidana