SINKRONISASI PERATURAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN UANG KEPADA PENGEMIS ATAU GELANDANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 60 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DOI:
https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1828Keywords:
Beggars, Social Welfare, Sanction, SynchronizationAbstract
Social welfare is the goal of the Indonesian state in fulfilling human rights for its citizens contained in the 1945 Constitution Article 28A to 28J. The government also made regulations in Law No. 11 of 2009 on Social Welfare in hopes of providing welfare for all citizens. The government's efforts in making such provisions with efforts from local governments to make local regulations related to the prohibition against beggars and homeless people. Various Regional Regulations in Indonesia related to beggars and vagrandized but the core of the problem is the act of assistance against beggars or vagrans is given criminal sanctions of confinement and / or fines. While in the provisions of Article 60 of the Criminal Code explaining related to criminal acts of violations can not be sanctioned then it is necessary synchronization of the regulations to make changes that can be sanctioned are those who commit exploitation of beggars or homeless people. From this, there are often several efforts also with the Regional Regulation because actually every region does not want homeless and beggars because the prosperous district or city province should be clean from various problems related to social welfare.
References
Abd. Racman A. Latif, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandang dan Pengemis, Jurnal Sasi Volume 23, Nomor 1, 2017.
CFG. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 1994).
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika).
Entang Sastraatmadja, Dampak Sosial Pembangunan, (Bandung: Angkas, 1987).
Ibrahim R, Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Indonesia, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
Khalil Gibran Syaukani, Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007).
Rianto Adi, Aspek Hukum dalam Penelitian, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2015).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991).
Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
Syah Mudakir Iskandar, Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Tata Nusa, 2017).
Sukismo B., Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun).
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
