KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX DI KOTA WATAMPONE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi kejahatan cyber sex yang terjadi di Kota Watampone, serta untuk menganalisis upaya pihak kepolisian  dalam menanggulangi kasus kejahatan cyber sex yang terjadi di Kota Watampone. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan cyber sex pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan konsultasi hukum pada unit konsultan hukum P2TP2A untuk membantu korban dalam mendapatkan informasi mengenai posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan (2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada Polres Bone sudah benar adanya dengan memproses kasus cyber sex dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik namun tidak dapat ditangani dengan tuntas hingga sampai pada ranah pengadilan karna terdapat dua faktor penghambat dalam proses hukum yang terjadi yakni faktor masyarakat dan faktor budaya