KAJIAN HUKUM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOTA DENGAN SKEMA CSR DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Abstract

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendesak karena infrastruktur merupakan merupakan sektor yang berdaya ungkit tinggi untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Untuk mempercepat laju pembangunan terutama di bidang infrastruktur, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan mencari alternatif pembiayaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah (APBN/D) yang cenderung terbatas. Provinsi DKI Jakartasebagai ibukota negara dan kota yang sangat padat telah mencoba melakukan alternatif pembiayaan infrastruktur pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan jembatan simpang susun semanggi dengan skema di luar APBD. Kedua infrastruktur tersebut dibangun dengan skema yang berbeda namun dengan mengandalkan swasta untuk menjadi tulang punggung pendanaan secara finansial. Pembangunan RPTRA menggunakan dana CSR sementara pembangunan simpang susun Semanggi menggunakan dana kontribusi kelebihan KLB atau disinsentif atas pelanggaran pemafaatan ruang. Tujuan dari pembuatan kajian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan implementasi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema CSR maupun pengenaan disinsentif tersebut, apakah telah sesuai dasar hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur dengan menganalisis peraturan perundangan, kebijakan dan literatur terkait dengan pembiayaan pembangunan. Dari hasil kajian didapatkan bahwa meskipun mengedepankan keterlibatan pihak swasta kedua skema tersebut memiliki konsep yang berbeda, namun telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat di tingkat nasional maupun daerah.