Tinjauan Yuridis Ketidakhadiran Pemegang Saham (Kuorum) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
DOI:
https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2778Keywords:
Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemergang Saham (RUPS), Kuorum, Penetapan Nomor 220/PDT.P/2019/PN.PBR.Abstract
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau ketentuan rapat umum pemegang saham menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta kasus posisi dan pertimbangan/alasan hakim pada penetapan perkara perdata nomor. 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr. Manfaat penulisan ini dapat Menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pemegang saham dalam perusahaan terbatas tentang rapat umum pemegang saham (RUPS). Teori kepastian hukum dan keadilan digunakan sebagai bahan kajian ini. Metode penelitian normatif kualitatif melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penulisan ini berupa analisa hukum.
References
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
Kansil. (1996). Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas. PT. Pustaka Sinar Harapan.
Notaris H. Benizon, S. H. (2021, November 11). Wawancara ketua INI (ikatan Notaris Indonesia) Provinsi Riau.
Projodikoro, Wirjono. (1944). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur Purba.
Iman Pasu Marganda Hadiarto. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. Jurnal Civics, 14(2).
Rasjidi, Lili., & LB, Wyasa Putra. (1993). Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rato, Dominikus. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Said Sampara dkk. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.
Sanjaya, Umar Haris. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan. Yogyakarta: NFP Publishing
Setiawan, I Ketut Oka. (2011). Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan. Jakarta: FH UTA MA
Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 220/PDT.P/2019/PN.PBR.
