DECISION OF MA 3180/K / PDT/2019 (LEGAL ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE OF JOINT PROPERTY PRE-DIVISION BY THE TEMPORARY LAND DEED OFFICER)
DOI:
https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3363Keywords:
Buying and Selling, PPAT, Land, Joint PropertyAbstract
As stated in Article 36 of Law No. 1 of 1974 respecting joint marriage, any spouse may operate on joint property with a permission. Investigating Supreme Court decision number 3180 K/PDT/2019—which deals with the sale and purchase of undivided joint property in the presence of the temporary land deed officer (PPAT)—and its legal implications is the goal of this research. This study uses conceptual, case, and legislative methods, and it is normative in character. Primary and secondary sources of law are consulted. Legal material analysis is an approach that uses a procedure that is prescriptive. In accordance with the results of the investigation, it is illegal for the PPAT to have issued a deed of sale and purchase and for M.Uzer and Deslina to have sold shares without Herlina's knowledge or approval. Given that the property being sold is still jointly owned, the sale and purchase are declared unlawful according to MA RI No. 701K/PDT/1997. As a consequence, the deed of sale and purchase is legally flawed, and the Certificate of Property Rights in Deslina's name is no longer enforceable.
References
Besse Sugiswati. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. persepktif, XIX Nomor, 2–3.
Desvia Winandra, H. T. (2020). Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/PDT.G/2019/PN.LBT). Hukum Adigama, 3 Nomor 2, 9.
Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said, dan K. L. (2020). Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah. Mimbar Hukum, 32 Nomor 2, 314.
Ketut Indriyani & Anak Agung Sri Indrawati. (2021). Pengalihan Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif KUHPerdata Dan Undang Undang Perkawinan. Kertha Semaya, 9 Nomor 5, 5.
Komang Febrinayanti Dantes & I Gusti Apsari Hadi. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9 Nomor 3, 7.
Muhammad Rizky, Muzakkir Abubakar, T. M. M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT Yang Batal Demi Hukum Oleh Putusan Pengadilan. Magister Hukum Udayana, 9 Nomor 4, 892–897.
Purna Noor Aditama. (2018). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. Lex Renaissance, 3 No. 1, 192.
Rachmadi Usman. (2013). Hukum Kebendaan. Sinar Grafika.
Rafiq Adi Wardana. (2016). Pembatalan Akta Jual Beli PPAT Yang Cacat Hukum Dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 17/Pdt.G/2012/PT.TK). Repertoruim, 5 Nomor 1, 12.
Ridwan Khairandy. (2004). Iktikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak. UII PRESS.
Ridwan Khairandy. (2014). Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. FH UII Press.
Tri Wahyu Surya Lestari. (2017). KOMPARASI SYARAT KEABSAHAN “SEBAB YANG HALAL†DALAM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN PERJANJIAN SYARIAH. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 8 No. 2, 287.
Widodo Dwi Putro, Ahmad Zuhairi,Syukron Salam, E. L. T. L. (2016). Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah (N. S. Prof. Adriaan W.Bedner, Imam Nasima, Ed.). LeIP.
Yunanto. (2019). Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan. Diponegoro Private Law Review, 4 Nomor 3, 4–6.
