ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Abstract

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis yang sangat minim, berdampak tidak mendapatkan pelayanan seperti daerah lain yang lebih baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh  pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.