DINAMIKA PENETAPAN IPHPS DAN KULIN-KK DI WILAYAH PERHUTANI (STUDI KASUS TERHADAP KTH TAMBAK BAYA DAN LMDH BUANA MUKTI DI KPH GARUT)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika proses penetapan Perhutanan Sosial (PS) di wilayah Perhutani pasca keluarnya kebijakan Peraturan Menteri LHK No.39 tahun 2017. Penelitian dilakukan di dua kelompok masyarakat yang memperoleh ijin pemanfaatan hutan yakni KTH Tambak Baya dan LMDH Buana Mukti di KPH Garut BKPH Leles. Analisi terhadap dinamika penetapan PS menggunakan analisis teks, analisis konteks sosial, ekonomi dan politik, dan analisis pemetaan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PS mendorong kelompok masyarakat untuk mengajukan ijin pemanfaatan berdasar konteks sosial, ekonomi maupun politik yang melatarbelakangi. Kehadiran aktor baru seperti Pemerintah Pusat, Pokja PPS, Sunda Hejo dan SHI mengindikasikan peran Perhutani saat ini menjadi berkurang dalam menentukan kebijakan PS di wilayah mereka
Kata kunci: Perhutanan Sosial, P.39/2017, Perhutani.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
ARuPA. (2014). Rekonfigurasi Hutan Jawa. Biro Penerbitan ARuPA.
Bratamihardja, mulyadi, Sunito, S., & Kartasubrata, J. (2005). Forest Management in Java 1975-1999 Toward Collaborative Management.
Budiningsih, K., Sulistya, E., & Handoyo. (2016). Dinamika Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan: Sebuah Analisa Isi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 13(1), 13–28.
Hakim, I. dkk. (2010). Social Forestry (S. A. dan I. Hakim (ed.)). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
KLHK, P. (2020). Peningkatan dan percepatan perhutanan sosial.
Maryudi, A. (2011). The contesting aspirations in the forests: Actors, Interests, and Power in Community Forestry in Java, Indonesia (Issue January 2011). https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Maryudi/publication/303402796_The_Contesting_Aspirations_in_the_Forests_Actors_Interests_and_Power_in_Community_Forestry_in_Java_Indonesia/links/5a79086ca6fdcc4ffe90be77/The-Contesting-Aspirations-in-the-Forests-
Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social forestry-why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. Forest and Society, 1(2), 78–97. https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Peluso, N. L. (1993). “Traditions’’ of forest control in Java: implications for social forestry and sustainability.†Global Ecology & Biogeography Letters, 3(4–6), 183–157. https://doi.org/10.2307/2997766
Pratama, A. A. (2019). Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in ex-Perhutani Forest Area. Jurnal Ilmu Kehutanan, 13(2), 127. https://doi.org/10.22146/jik.52092
Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x
Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(1), 13–25.
Refbacks
- There are currently no refbacks.