ANALISIS KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DKI JAKARTA
Abstract
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta merupakan lembaga yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan perizinan di DKI Jakarta. Dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, DPMPTSP DKI Jakarta perlu melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan secara cepat, lebih baik dan lebih murah (faster, better and cheaper government). Namun semenjak awal pembentukannya, DPMPTSP DKI Jakarta telah mengalami beberapa kali fase perubahan struktur organisasi dan belum optimal dalam menunjang penanaman modal. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisa data-data sekunder, khususnya regulasi struktur organisasi DPMPTPS DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk struktur organisasi saat ini masih memiliki persoalan terkait pelayanan penanaman modal, yakni adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta pelayanan yang belum terdesentralisasi sampai tingkat wilayah. Hal ini sejalan dengan konfigurasi Mintzberg yang menunjukkan bahwa DPMPTSP DKI Jakarta merupakan bentuk birokrasi mesin dengan kelemahan berupa potensi konflik antar unit dan perhatian yang berlebih terhadap peraturan. Maka, dibutuhkan suatu kebijakan kelembagaan terhadap struktur divisional yakni: (1) menetapkan tugas dan fungsi secara tegas dan tidak tumpang tindih; (2) melakukan desentralisasi fungsi pelayanan penanaman modal ke tingkat wilayah; dan (3) meningkatkan peran komunikasi formal dan komunikasi digital. Penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap regulasi struktur organisasi DPMPTSP DKI Jakarta.
Keywords
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.