PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP TERPIDANA YANG MASUK DI DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG

Abstract

Pada dasarnya, peninjauan kembali adalah tindakan hukum khusus yang dirancang bukan untuk melindungi kepentingan negara atau korban yang mencari fakta yang bersifat material, melainkan untuk mempertahankan kepentingan yang terpidana. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak terpidana dapat  terpenuhi pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Semasa perkembangan berikutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengungkapkan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kedua undang – undang tersebut menjadikankan suatu problematika jika pengajuan peninjauan kembali tanpa adanya terpidana dan diajukan oleh ahli waris atau kuasa hukum terlebih khusus dalam kasus tindak pidana korupsi, membuat suatu proses persidangan tidak kunjung selesai karena pengajuan PK ditolak maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas litis finiri oportet (suatu perkara harus memiliki akhir). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK) yang menjadikankan problematika pengajuan PK tanpa kehadiran terpidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dalam perlindungan hak terpidana, sehingga kedepannya ada regulasi yang jelas agar hal tersebut tidak terulang kembali di mana hak terpidana dan KUHAP tidak menjadikankan suatu cela bagi kekosongan hukum. Dalam penyusunan penelitian, penulis memakai metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka Pada dasarnya, peninjauan kembali adalah tindakan hukum khusus yang dirancang bukan untuk melindungi kepentingan negara atau korban yang mencari fakta yang bersifat material, melainkan untuk mempertahankan kepentingan yang terpidana. Sehubungan dengan hal tersebut, hak-hak terpidana dapat  terpenuhi pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Semasa perkembangan berikutnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengungkapkan mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHAP, kedua undang – undang tersebut menjadikankan suatu problematika jika pengajuan peninjauan kembali tanpa adanya terpidana dan diajukan oleh ahli waris atau kuasa hukum terlebih khusus dalam kasus tindak pidana korupsi, membuat suatu proses persidangan tidak kunjung selesai karena pengajuan PK ditolak maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas litis finiri oportet (suatu perkara harus memiliki akhir). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aturan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK) yang menjadikankan problematika pengajuan PK tanpa kehadiran terpidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dalam perlindungan hak terpidana, sehingga kedepannya ada regulasi yang jelas agar hal tersebut tidak terulang kembali di mana hak terpidana dan KUHAP tidak menjadikankan suatu cela bagi kekosongan hukum. Dalam penyusunan penelitian, penulis memakai metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, di mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka