Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo

Nurwita Ismail

Abstract

Keberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintah desa yang mandiri. Dalam upaya pencapaian kondisi mandiri tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan program kegiatan pemberdayaan. Berbagai permasalahan  dapat muncul dalam setiap pelaksanaan program kegiatan yang berdampak terhadap kualitas keberhasilan program. Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam mendukung tata Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gorontalo serta faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya. Permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.

Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional olehnya diharapkan desa mampu menetapkan suatu peraturan secara baik dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarkat olenya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PEMDes) diharapkan agar terus melaksanakan perannya dalam mengawal pemerintahan yang ada didesa.

 

 

Keywords

Kata kunci : BPM-PEMdes, Pemerintah Desa

Full Text:

PDF

References

Eko Suroto dk, 2003, Pembaharuan Pemerintahan Desa, IRE Press. Yogyakarta.

Djoko Prakoso, 1979, Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Khoiriza, M. (2016). Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara Menyeluruh Menurut UU No. 6 Tahun 2014, 50(1). Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=447408&val=9474&title=Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara Menyeluruh Menurut UU No. 6 Tahun 2014

Polontalo, K., Studi, P., & Ilmu, S. I. (2012). Fakultas hukum fakultas hukum universitas gorontalo 2012, 1–55.

Sumodiningrat, G. (1997). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Retrieved from http://www.suniscome.50webs.com/data/download/008 Strategi Pemberdayaan.pd

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia. Malang: Setara Press, 2010.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.