Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
DOI:
https://doi.org/10.32662/gaj.v1i2.329Keywords:
Belum Transparan, Pengelolaan, Barang/Jasa, Pengelola, Sistem, PermasalahanAbstract
Tulisan ini akan mengkaji tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan prinsip transparansi. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, pihak ketiga yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diambil POKJA Unit Layanan Pengadaan serta Auditor dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya transparan.References
Alfian (2015). Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Pengadaan Volume 4 Nomor 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
Andrianto, N. (2007). Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-. Government. Malang : Bayumedia Publishing.
Anonimous, (2011a). Procurement Procedures Manual For Public Procurement In Nigeria. Bureau Of Public Procurement (BPP). Second Edition.
Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jogjakarta : CV. Budi Utama.
Bahagia, N. (2011). Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya. “Jurnal Pengadaan LKPP.1â€. 8-25.
Hardi, M. (2016). Resiko/Permasalahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa. Workshop Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kemenristekdikti.
Hartoyo, N. (2015). Mengapa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Oleh PA/KPA Penting ?. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/20404-mengapa-pengumuman-rencana-umum-pengadaan-oleh-pa-kpa-penting.
Heryandi, A., Afrianto, I., dan Sufa’atin, (2011). Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah E-Procurement UNIKOM Program Studi Teknik Informatika. Jurnal Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.10 No. 1 2011.
Krina., P. P. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement). Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Issn 2089-9009. Volume 1 Nomor 1.
Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.
Mustafa, K., (2018). Standard Operational Procedure (SOP) Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. https://www.slideshare.net/khalidmustafa1/ mengapa-perlu-sop-pengadaan. Diakses Tanggal 7 Februari 2018.
Ochrana, F. and Pavel J. (2013). Analysis of the Impact of Transparency, Corruption, Openness in Competition and Tender Procedures on Public Procurement in the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy – Vol. 7 – № 2 – December 2013.
Podkolzina, E., Balsevich, A, and Pivovarova, S. (2011). Information Transparency In Public Procurement: How It Works In Russian Regions. Basic Research Program Working Papaers. Series: Economics. The study was implemented in the framework of the Program of Fundamental Studies of the Higher School of Economics in 2011
Salim, P. dan Y. Salim. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta : Modern English Press.
Saroinsong D., Panelewen, V. V. J, Laoh, O. E. H., dan Pakasi C. B. D., 2012. Agribisnis Tanaman Stroberi Di Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
Santoso, I. (2011). Memburu Tikus-tikus Otonom. Yogyakarta : Gava Media.
Tanesia, R. K. (2015). Studi Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik. Jurnal Teknis Sipil Volume 13, No. 2, April 2015.
Trisdiono, (2013). Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Sebagai Upaya Peningkatakn Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta. Yogyakarta.
Witanto, (2012). Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Bandung : CV. Mandar Maju.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
In order to be accepted and published by Gorontalo Accounting Journal, author(s) submitting the article manuscript should complete all the review stages. By submitting the manuscript, the author(s) agreed to these following terms:
1. The copyright of the accpted for publication articles shall be assigned to Gorontalo Accounting Journal as the publisher of the journal. The intended copyright includes the rights to publish articles in various forms (including reprints) as evidenced by a Statement From the author.
2. Gorontalo Accounting Journal maintain the publishing rights of the published articles.Â
Authors are permitted to republish or disseminate published articles by sharing the link/DOI of the article at the Gorontalo Accounting Journal. Authors are allowed to use their articles for any legal purposes deemed necessary without written permission from the Gorontalo Accounting Journal with an acknowledgement of initial publication to this journal.
Users/public (https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/index) use of this website will be licensed to the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY)
2.png){kind=icon}
