KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS MELALUI ANALISA PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NARIS

Abstract

Tujuan artikel ini ditulis untuk mengetahui kewenangan Majelis  Pengawasan Pusat dalam meberikan usul serta memutuskan  Pemberhentian Notaris dan juga bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan sementara oleh Menteri atas asul Majelis pengawas pusat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normaif yuridis normatif yaitu penelitian hukum melalui cara meneliti dari bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait. pada Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris menjelaskan terkait  macam-macam dari kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang salah satunya memberikan usul kepada menteri untuk memberhentikan notaris  akan tetapi kewenagan yang dimiliki majelis pengawas pusat adalah bersifat administratif, dalam memutskan perkara Majelis pengawas tidak serta merta dalam memutuskan perkra dan tidak memtuskan secara sepihak saja, tetapi juga dalam memutuskan sebuah perkara, Majelis Pengawas Pusat mengikuti alur pemutusan perkara  yang terdapat paada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, adapun hak yang di dapatkan oleh Notaris setalah masa pemberhentian sementara bekhir yaitu terdapat pada pasal 10 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tenatang jabatan Notaris yaitu memiliki hak untuk peulihan haknya dalam artian dapat diangkat kembali menjadi Notaris berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri.