DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DOI:
https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1885Keywords:
Keywords, Environmental Pollution, Regional RegulationAbstract
The problem of pollution is a crucial and popular problem among the people who really need to get serious treatment by all parties, especially environmental pollution caused by the behavior of people who are not aware of the importance of protecting the environment, resulting in environmental pollution, especially water whose conditions are increasingly worrying. for humans today and the next generation, water that is brown-black in color and a pungent smell is a treat for the community every day. With this serious impact In order to protect the environment from being polluted, the Banyuwangi Regency Government issued Banyuwangi Regency Regulation number 3 of 2011 concerning water pollution control. The objectives to be achieved in this research are: To analyze the impact of environmental pollution, especially the contamination of waters in the Banyuwangi Regency area, to analyze the supporting factors as well as the inhibiting factors as well as the efforts and role of the Government in enforcing the Banyuwangi Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning the control of water pollution.
Â
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdurrahman. 2001. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Abdurrahman, 1980. Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni.
Achmad Ali. 2010.Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan. Jkt Kencana.
Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta: Setara Press.
Alex MA. 2013. Kamus Besar Bahasa indonesia. Jakarta: Tamer Pers.
Amiruddin dan Zainal Asiki. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum.jkt: PT. Raja Grafindo Persada.
Arif Sumantri. 2010. Kesehatan Lingkungan dan Perspektif
Bagong suyanto dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Islam. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
Bagong suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendektan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186.
Munir Fuady. 2010. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia
Usmawadi, Op Cit. Hlm. 270.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm.11-12.
Sukanda Husin,Penegakan hukum lingkungan Indonesia (Ed. 1 Cet;II. Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm. 62.
Sukanda Husin, Penegakan hukumlingkungan Indonesia (ED. 1 Cet.II;Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 4
Undang-Undang:
Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor RI 32 tahun 2009 Pasal 69 angka 1 huruf (a) tentang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup, hal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air.
Peraturan Gubernur Jawa Timur
Peraturan Daerah Kota banyuwangi nomor 3 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran air
Data Elektronik:
www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 91 https://kbbi.web.id/efektif bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/fungsi-hukum.pptx www.academia.edu/11503813/penegak_hukum http://bandungbaratkab.go.id/artikel/struktur-organisasi-satpolpp
https://www.scribd.com/doc/93382667/Upaya-Penegakan-Hukum
https://www.google.com/search?q=Struktur+organisasi+dinas+lingkungan+hidup
