MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian kredit kepemilikan rumah dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normative (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk hukum, misalnya mengkaji rancangan undang undang. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu di dalam praktek KPR masih sering sekali terjadi perselisihan di antara pengembang dengan konsumen, ataupun antara pihak bank pemberi KPR dengan konsumen. Hal yang lazim disebut dengan ‘sengketa konsumen’ ini memang sudah seringkali terjadi dalam praktek jual-beli satuan rumah. Pada prinsipnya, karena kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku usaha, maka umumnya konsumen menuntut pembayaran ganti rugi/kompensasi atas wanprestasinya pengembang. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setidaknya diharapkan akan dapat menjadi suatu hal yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi terpenuhinya hak-hak konsumen. Selain itu, di dalam prakteknya UUPK mnerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) guna lebih menjamin kedudukan konsumen terhadap perilaku pelaku usaha.